18-06-2008
Dari : Juna |
Hufs... Saya tidak menyalahkan siapa2. Atau menuntut macam2. Saya sebagai warga biasa merasa bertanggung jawab dengan kondisi negara kita saat ini. Masalahnya adalah, kalau hukum mau ditegakkan kenapa harus tanggung2. Bukan masalah sogok menyogok. Parahnya, warga masyarakat biasa yang selalu menjadi korban. Percaya atau tidak, tergantung siapa 'anda' sekarang. Aparat pemerintah atau warga masyarakat biasa.

17-06-2008
Dari : riswan |
menanggapi idrus, nih. bahwa masalahnya ada dalam diri kita sendiri, ya. tapi mengatakannya "masalah "utamanya" ada dalam diri kita sendiri("diri kita sendiri" sebagai warga ya, yg dimaksud idrus?)" sepertinya agak problematik. polisi, penegak hukum, disebut sebagai penegak hukum karena tugasnya menegakkan hukum. warga disebut warga karena ia bukan bagian dari penyelenggara atau aparatur negara, paling tidak: bukan bagian dari aparat penegak hukum. totalitas sistem akan semakin kacau jika "warga" disamakan posisi dan tanggungjawabnya dengan "penegak hukum" --seperti yang tampak dalam argumentasi "kita"-nya idrus. tanggungjawab untuk memberantas korupsi pertama-tama adalah tanggungjawab negara dan aparatnya. jika kemudian hipotesis yang dibangun untuk menjelaskan perilaku korupsi, misalnya, adalah "korupsi terjadi karena mental warga yang memang koruptif" maka akan terjadi silogisme, bahwa: adalah tanggungjawab negara untuk memperbaiki mental itu. "negara" (pemerintah dan segenap aparatnya) adalah berbeda "warga". dalam skema ini, menganggap masalah-masalah sosial timbul dari individu, dari para warga, adalah sama dengan perspektif menyalahkan korban. inilah sebenarnya sikap "buruk rupa, cermin dibelah" (sekadar ralat juga; bunyi peribahasanya sepertinya bukan "buruk rupa, cermin dipecah", tapi "cermin dibelah"). dengan kata lain, jika masalah sosial dilihat berasal dari problem individu, dan selesai di situ, maka untuk apa negara (beserta segenap aparatnya) hadir?

15-06-2008
Dari : Rijal | rijalidrus@gmail.com
Terimakasih, ceritanya menarik, bagus untuk refleksi, tp jgn disikapi spt "buruk rupa, cermin dipecah". Beginilah keadaan kita sbg masyarakat. Kalo ada pertanyaan kenapa usaha pemberantasan korupsi belum bisa berhasil, masalah utamanya ternyata ada dalam diri kita sendiri. Menegakkan hukum itu susah. Kalo kena persoalan, "membeli hukum" adalah jln keluar yg praktis. Berapa banyak diantara kita yg, kalo kena masalah lalulintas, bersikeras minta ditilang saja ketimbang "berdamai" ditempat? Untuk apa capek2 berdemo, berteriak minta korupsi diberantas, giliran motornya kena sweeping lantas ikut juga menyogok supaya lepas? Itu hanya satu contoh kecil, silahkan dijejer berbagai contoh lain...

13-06-2008
Dari : kapitipiti | kapitipitie@yahoo.co.jp
Wah, bisa jadi masukan bagi pengelola terminal. Ternyata terminal yg biaya pembangunannya mahal, tidak bisa digunakan optimal.

12-06-2008
Dari : lakipadada |
luar biasa kak jim....sangat2 sportif...hehehehe

12-06-2008
Dari : Juna | yustio004@yahoo.com
Ah, membaca tulisan Anwar, saya jadi teringat perjalanan saya dari Ponorogo (jatim) menuju Surabaya akhir 2007 lalu. Setelah melaksanakan Study Banding di Institut Studi Islam Darussalam Gontor, saya dan salah seorang teman (Hasmon Kulati), pulang ke surabaya dengan mengendarai sepeda motor, dan rombongan yang lain pulang degan Bis. Dalam perjalan kami menyadari kalau tenyata STNK motor yang kami pakai di bawa oleh teman saya yang ikut di bis. Dan tahulah apa jadinya kalau berkendaraan motor tanpa STNK keluar kota. Masuk di kota Jombang, apa yang kami hawatirkan terjadi. 'R A Z I A'. Sontak saya dan teman saya kaget. Priiiit.... Seorang polisi menghentikan kami. "Surat-suratnya ada". Polisi itu bertanya (Jelas g ada. ucapku dalam hati) Dengan sedikit gugup saya sodorkan SIM. "Lo STNK-nya mana?". "Maaf pak, STNK-nya kebawa sama teman kami di Bis." Panjang lebar kami menjelaskan penyebab kami tidak membawa STNK. Tapi tetap saja si polisi tidak mau tahu. Akhirnya kami melakukan nego. Dan Rp.20,rb ternyata cukup ampuh untuk melancarkan perjalanan kami. "Bussset kata teman saya". Polisinya minta Rp.40,rb. Tapi kami bilang, "maaf pak kami hanya bisa memeberikan sekian, seraya menyodorkan selembar uang 20rb. "Ya sudah, g pa2, sini cepat." Dalam perjalan saya dan teman saya tidak bisa menahan tawa apabila mengingat kembali kejadian tersebut. Tahun lalu, (2007, bulan puasa di mamuju). Saya juga mengalami kejadian yang hampir sama. Tapi bukan karena tidak punya surat-surat kendaraan, masalahnya adalah karena saya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kebetulah jalur baru. Saya yang baru pulang dari Jawa jelas tidak tahu jalur tersebut. Tapi kalau polisi sudah mau duit, tidak ada alasan. Terpaksa saya harus merogoh uang Rp,20.Rb. Hfs... saya jadi punya jurus ampuh. Yang penting punya uang 20.Rb kita pasti bisa lolos, meskipun melanggar. Wajar saja kalau para KORUPTOR bisa lolos dari jeratan hukum. Yah, karena mereka punya uang meliaran.

12-06-2008
Dari : nesia | nesiari@yahoo.com
fresh from the J. akhirnya.