11-07-2009
Dari : lulut |
Bung Iruang, menurut sy tetap lebih cocok dg kata "MAKSA", karena sy tidak melihat ada relevansi/hubungan antara Fakta [yg di Mark Up menurut bung] dengan pendirian CPI itu. Tapi terlepas itu dimarkup atau tidak, menurut saya tidak ada RELEVANSI antara pembangunan CPI dengan alasannya. Saya malah curiga para pencetus Ide sengaja menampilkan "Fakta-Fakta heroik" supaya warga Makassar terlena dengan pujian "kehebatan" masa lalu Makassar. Secara psikologis, bisa jadi warga Makassar akan merasa 'canggung' untuk membantah kehebatan historisnya sendiri, lalu Psikologi tidak membantah ini ditunggangi oleh proyek itu. dan pada gilirannya, orang yang tidak sepakat dg proyek itu akan dicap [oleh yg pro proyek] sebagai pihak yang tidak sepakat dan tidak bangga dg klaim 'kehebatan historis' makassar. Tabe

09-07-2009
Dari : Daeng Lalo | muslimin.beta@pewarta-indonesia.com
Saya pernah dengar dugaan dari seorang cendekiawan (tak usah saya sebut namanya) bahwa proyek CPI ini adalah proyek balas jasa Syahrul kepada para penyumbangnya pada saat pencalonan Syahrul sebagai gubernur. Nah, tugas anda para aktifis (utamanya aktifis Anti-Korupsi) untuk membuktikan itu.Langkah pertama, petakan siapa saja pendukung Syahrul dari kalangan pengusaha; langkah kedua, apakah para pendukung/pengusaha itu dapat bagian dari proyek CPI yang super megah itu

06-07-2009
Dari : iruang |
bung Lulut, biar lebih tajam, bagaimana jika istilah 'maksa' yang anda sodorkan itu, kita ganti dengan 'MARK-UP'? ... sejumlah alasan pendirian CPI/The Equilibrium itu, berdasar juga pada sejumlah fakta. misalnya tentang Makassar sebagai pusat distribusi pangan Indonesia pada saat indonesia kekurangan pangan, Makassar sebagai salah satu kota yang tetap berdiri saat krisis moneter satu dekade silam, atau Makassar yang melawan monopoli VOC (bukan memberontak, karena Makassar tidak pernah dikuasai VOC sebelumnya, dan terjadi bahkan sebelum Sultan Hasanuddin memerintah), misalnya ... semua ini memang ada faktanya juga, tapi yang bermasalah adalah "nilainya" yang terlalu dibesar-besarkan: di-mark-up... ditakar dengan alat ukur yang perlu dikalibrasi ulang ... kita juga bisa curiga bahwa jangan-jangan korban 40.000 jiwa sul-sel itu juga mark-up. memang ada korban yang dieksekusi dan jumlahnya bisa jadi tak sedikit, tapi masa' sebesar itu? memangnya sulsel waktu itu isinya ayam lumpuh semua apa, sehingga begitu gampang dibantai? Korban memang jatuh, tapi alangkah baiknya jika kita bisa akurat dengan angka, dan tak bertahan dengan "jumlah mitologis" ... selain perombakan kota, kita juga perlu sejenis 'perombakan jiwa' seperti yang disiratkan bung Ipul dan Bung Hady, agar terjadi pertumbuhan yang seimbang ....

03-07-2009
Dari : lulut | lulut.joni@gmail.com
Tulisan yang sangat menarik... Komentar-komentarnya pun tak kalah menarik. Saya tidak tinggal di Makassar, tapi pernah berkunjung ke Makassar pertengahan Agustus tahun 2008 lalu. Waktu itu saya diajak jalan-jalan ke Pantai Losari. ketika sampai di 'pantai' Losari, JUJUR, komentar[pertanyaan] pertama yang muncul adalah: "Mana pantai-nya?" Karena yang terlihat pertama kali adalah bantaran beton di hampir sepanjang garis pantai. Dalam bayangan saya, yang namanya pantai itu tediri dari SEA, SUN and SAND. Saya tidak melihat Pasir atau tanah liat dibibir dipantai Losari, yang ada malah hamparan beton. Terkait pembangunan CPI, alasan didirikannya CPI di Makkasar sungguh mengada-ada dan dibuat-buat. Terkesan sangat 'dipaksakan'. contoh alasan nomor 5: karena Makassar merupakan salah satu gelombang awal terciptanya “Reformasi” yang ditandai dengan insiden di Universitas Muslim Indonesia. Begh..!!! apa relevansinya?? Alasan yang lain pun tak kalah 'maksa'... Mungkin para pembuat kebijakan di Makassar kepincut dengan pembangunan DUBAI PALM Island, sebuah pulau buatan dipinggir laut. Pulau yang didirikan akibat ambisi para saikh untuk mendirikan "land mark" yang wah tanpa peduli pada sodara2nya para tetangga negara Islam [palestina misalna] yg sebenarnya lebih membutuhkan bantuan. Kayaknya pembuat kebijakan di makassar lebih mementingkan 'pemandangan' serba wah yg bs terlihat ketika seseorang terbang diatas Kota Makassar, tanpa peduli pada kehidupan yang ada dibawahnya.

03-07-2009
Dari : Ipul | ipul.ji@gmail.com
Bung Iruang..yup sy setuju dengan pendapatta tentang pertumbuhan mekanis/non mekanis. cuma masalahnya, Makassar (menurut saya) tidak tumbuh secara bersamaan dan saling kait mengait. banyak bangunan2 modern yang secara kasat mata membuat Makassar jadi lebih modern (anjungan Losari, Karebosi Link, KFC, dll.dsb) tapi di bawah juga masih banyak hal-hal mendasar yang tidak "tumbuh". artinya sesuatu yang paling lekat dengan masyarakat jadi terabaikan. saya sebagai pengguna jalan betul2 merasakan betapa jalanan Makassar makin lama makin tidak beradab. saya takut Makassar tumbuh seperti Jakarta yang sangat ruwet dan sekarang susah diurai kekusutannya. mudah2an Makassar tidak seperti itu nantinya..

02-07-2009
Dari : iruang |
bung ipul, kita memang cenderung melihat melihat sesuatu tumbuh/berkembang secara serial-mekanis, dimulai dari tahapan dasar dulu lalu berkembang ke tahapan yang lebih lanjut: dari a, ke b, ke c, dst. tapi selain pertumbuhan serial-mekanis ini, ada juga pertumbuhan paralel, seperti bayi misalnya. bayi kan tidak tumbuh mulai dari kepalanya dulu misalnya. setelah kepalanya sempurna, baru tumbuh tangannya; setelah tangannya sempurna, baru tumbuh kakinya. semua unsur ini kan berkembang serempak... barangkali, sebuah kota, sebuah bangsa, bisa juga dilihat sebagai satuan organik seperti itu. atau lebih tepatnya lagi, selain hal-hal yang memang harus dikembangkan secara serial yang mengenal prioritas, kita juga perlu mengenali hal-hal yang berkembang secara paralel itu. dalam sistem besar, yang serial dan yang paralel selalu hadir berdampingan, kait mengait....

01-07-2009
Dari : Ipul | ipul.ji@gmail.com
Saya juga ingin memberi tanggapan. menurut saya, mungkin sebaiknya pemerintah kota Makassar memulai dengan sebuah langkah yang mendasar, alih-alih sebuah rencana fenomenal yang menelan dana besar. tata ruang kota kita masih belum beres betul. drainase, jalan raya, perletakan bangunan, dsb. drainase kita masih berantakan, jalan raya kita makin padat dengan tingkat populasi kendaraan yang terus meningkat tajam. ini belum lagi diperparah dengan sarana transportasi publik yang tidak memadai. kota kita juga kehilangan ciri khas. terlalu banyak bangunan atau landmark modern yang belum semuanya serasi dengan budaya asli kita sebagai orang Sul-Sel. jadi menurut hemat saya pemerintah kota sebaiknya mulai dululah dengan perbaikan2 mendasar yang untungnya lebih terasa ketimbang sebuah konsep futuristik yang masih belum terlalu dibutuhkan. saya kira banyak juga pejabat kota yang dikenang lama karena kemampuannya memenuhi hak dasar warganya, bukan hanya pejabat-pejabat yang membangun bangunan-bangunan monumental saja. lagipula, saya baru tahu kalo pak Dani Pomanto sudah jadi ahli tata kota...soalnya selama ini saya cuma tahu beliau seorang arsitek yang memang pandai menjual sesuatu yang canggih dan futuristik.

01-07-2009
Dari : iruang |
bung hady, canggih mana antara megaproyek apl/cpi itu dengan bandara baru makassar? bandara baru itu tentu belum sempurna, dan banyak kritik yang bisa diajukan (seperti yang pernah ditulis oleh warga P! sendiri). tapi, terlepas dari berbagai kritik yang ada, bandara itu ternyata bisa dikerjakan dan menjadi bandara yang relatif termasuk paling baik di indonesia di luar cengkareng (cengkareng juga bisa dikritik), paling tidak untuk saat ini... bung, tentu saja anda bedalah dengan van mook dan berbagai kolonial itu. saya sama sekali tidak menyamakan. saya hanya merasa, terlalu pagi kita untuk menolak sebuah proyek hanya karena "sejumlah kegagalan" yang pernah ada, lalu menutup total kemungkinan bahwa orang (termasuk gubernur dkk) tidak akan sanggup memperbaiki diri, tidak akan mungkin bisa belajar...

01-07-2009
Dari : nurhady |
Bung Iruang, saya, yang bicara ini adalah warga Makassar, bukan pemerintahan jajahan bicara soal pribumi yang mau merdeka. dan saya bicara berdasarkan bukti yang saya punyai dan saya rasakan sendiri. saya ikut merasakan kesalahan "pembangunan" karena ketidakmampuan mereka mengelola dana. saya berada di pihak yang dirugikan, sebagai warga yang punya hak bicara. dan saya bicara dalam kerangka mengkritik rencana pemerintah membuat megaproyek yang menurut saya terlalu canggih buat mereka, karena banyak pekerjaan yang lebih elementer tidak mampu mereka bereskan dengan baik. mengkritik prioritas mereka terhadap megaproyek yang menurut saya nilai pentingnya, jauh di bawah pentingnya proyek-proyek untuk kemaslahatan rakyat yang sudah benar-benar termiskinkan. jadi posisi saya dan pemerintah kolonial jauh beda. kaum kolonial mengutarakannya sebagai dalih untuk tetap menjajah, saya menyatakannya sebagai ungkapan kritik kepada pemerintah yang ignorant terhadap keadaan rakyatnya. itikad mereka adalah untuk tetap berkuasa, sedangkan saya untuk mengoreksi pihak yang berkuasa

01-07-2009
Dari : iruang |
"Makassar merupakan titik awal pemberontakan kepada VOC"? benarkah? ini salah satu dasar pendirian CPI/the Equilibrium.... tidak apa2 kita bikin alasan yang imajinatif untuk sebuah usaha besar/megaproyek, tapi jangan keterlaluan seperti inilah... katanya the equilibrium antara lain akan jadi pusat edukasi sejarah nusantara, tapi penyataan bahwa makassar yang memulai pemberontakan terhadap voc jelas menunjukkan pengetahuan sejarah yang luar biasa buruk....

01-07-2009
Dari : iruang |
bung hady, pernyataan anda bahwa "mereka belum punya cukup banyak kemampuan untuk mengelola dana" ada benarnya juga, walaupun agak bikin merah telinga. argumen ini mirip dengan pernyataan kaum kolonial yang ingin terus menjajah -- bangsa2 jajahan itu, kaum pribumi itu, belum punya cukup banyak kemampuan untuk mengelola dana dan negeri mereka sendiri ... saya tidak katakan bahwa bung syahrul dkk otomatis sanggup mengerjakan proyek ini, atau sebaliknya, pasti tidak akan sanggup...

01-07-2009
Dari : iruang |
lambang tukang kleim...

01-07-2009
Dari : iruang |
artikel ini menyebut agak rinci anggaran megaproyek CPI itu, meskipun memang tak menyebut summber anggaran tersebut. yang jelas, menurut rapd, anggaran center point ini 10,6 milyar (apakah dana ini sudah memenuhi seluruh biaya? 10 milyar itu rasanya bukan dana untuk megaproyek).... buat saya, yang menarik dari artikel itu adalah pertanyaan mengapa (jika ini memang proyek pemda) dana yang ada tidak dipakai untuk membereskan proyek yang sudah ada sebelumnya (anjungan pantai losari). tidakkah akan lebih baik jika proyek APL itu dibereskan dulu? saua sendiri ada masalah sedikit dengan alasan pendirin CPI itu. salah satu alasannya bahwa titik itu adalah pusat dunia. ah, yang betul? ngawur si arsitek ini. di planet yang bulat seperti bola ini, semua titik adalah pusat (sekaligus pinggir). alasan ini mengada-ada. begitu juga alasan pusat indonesia. dari mana ngukurnya?... rasanya banyak yang menggelikan pada deretan alasan yang diajukan itu... ketimbang jadi kebanggaan, "deretan" alasan itu malah bisa jadi lambang kedunguan....

01-07-2009
Dari : nurhady |
Yang saya mau bilang pada data-data itu adalah ada fakta korupsi, ada fakta devisit anggaran, dan di berita lain ada fakta soal inefisiensi anggaran, salah sasaran, serta belum lagi cacat-cacat human resource dan institusional lain yang mengganggu. yang memberitahu kepada kita bahwa mereka belum punya cukup banyak kemampuan untuk mengelola dana. nah, umpama kita mengharap mereka untuk mengurus megaproyek itu "dengan benar dan terbuka" rasanya agak berat. proyek2 lain juga sudah mengatakan itu. kasus Abdul HAdi jamal, dan sejumlah orang sulsel lain yang terjerat korupsi sangat banyak. Syahrul pun seperti itu, dia punya banyak kasus yang tidak usah kita deret di sini, salah satunya pembangunan Dam Bili-Bili yang banyak mengorbankan petani di Gowa, bahkan setelah dam itu selesai. mereka sulit juga diharapkan untuk melakukan hal yang canggih seperti "mengelola pemasukan" yang baik. Dan berapa sih pemasukan kita? coba kita lihat kutipan ini: "Makassar (ANTARA News) - Anggaran pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan di Sulawesi Selatan mencapai Rp789,9 miliar lebih terdiri atas dana APBN Rp574,5 miliar, Loan/pinjaman luar negeri Rp62,7 miliar dan APBD Sulsel tahun 2008 Rp160,6 miliar lebih." Jadi untuk bangun jalan saja dana apbd cuma 160,6 M dari 789,9 M. Pada Proyek yang jelas2 bisa meningkatkan pendapatan deerah saja, kontribusi Apbd sangat kecil. belum lagi bila kita menghitung transaction cost yang tinggi. Nah, itu belum lagi untuk membiayai pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. We simply don't have money, expertese, and good management, to expend our little monies on that big porject. not just yet

01-07-2009
Dari : iruang |
data dari bung hady ini cukup menarik, tapi belum berkait langsung dengan megaproyek losari itu. korupsi yang diberitakan itu, dilakukan oleh sejumlah wakil rakyat (anggota DPRD), dan bukan oleh pejabat yang disorot oleh si artikel. tentang defisit anggaran itu, pemecahannya tentu adalah pengelolaan pemasukan yang lebih baik. bisa juga dengan mengetatkan belanja, yang bisa berakibat pada penurunan anggaran beberapa sektor, termasuk pendidikan, perumahan dan kesehatan... tentu ini bukan jalan keluar yang dianjurkan. peningkatan pendapatan provinsi itu yang harus digenjot memang... jangan2, si gubernur dan para pendukungnya akan berkata bahwa selain soal "kebanggaan" dan sekian hal tak kasat mata, yang bisa dicapai lewat megaproyek losari itu juga adalah peningkatan pendapatan provinsi... tentu asal diurus dengan benar dan terbuka...

01-07-2009
Dari : nurhady |
Dugaan Korupsi APBD Sulsel Membengkak Jadi Rp 59,67 Miliar Gunawan Mashar - detikNews Makassar - Jika sebelumnya, dugaan korupsi DPRD Sulsel hanya berkisar Rp 18,23 miliar, kini jumlahnya membengkak menjadi Rp 59,67 miliar. Dugaan korupsi ini akan dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Penghitungan ini dibuat oleh Bastian Lubis, akuntan dari Sekolah Tinggi Ekonomi (Stie) Patria Artha, yang pertama kali menyingkap kasus ini. Bastian mengungkap jumlah terbaru dugaan korupsi ini pada Selasa (31/8/2004) di Makassar. Besarnya jumlah korupsi DPRD Sulsel, berasal dari banyakya penyimpangan yang dilakukan dari mulai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2001, APBD 2002, APBD 2003, dan APBD 2004. Masing-masing besarnya penyimpangan di tiap APBD antara lain, APBD 2001 sekitar Rp 9,51 miliar, APBD 2002 sekitar Rp 12,52 miliar, APBD 2003 sekitar Rp 22,75 miliar, dan APBD 2004 sekitar Rp 14,84 miliar. Menurut Bastian, penyimpangan APBD yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulsel selama ini selalu ditutup-tutupi. Padahal, banyak anggaran yang seharusnya tidak boleh dianggarkan. Bastian menjelaskan, contoh kecil penyalahgunaan itu antara lain banyaknya anggaran insentif yang diberikan kepada anggota dewan. Seperti misalnya, dana insentif pengawasan dan monitoring pertanggungjawaban Perda, yang dibagikan kepada 75 anggota dewan. Tiap orang mendapat Rp 25 juta. "Padahal dalam PP 110 ini tidak boleh dianggarkan. Karena sudah dianggarkan sebelumnya," ucap Bastian. Rencananya, Bastian dan sejumlah LSM di Makassar seperti Anti Corruption Committee (ACC) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Rabu besok (1/9/2004) akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan dugaan korupsi DPRD Sulsel ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (asy/)

01-07-2009
Dari : nurhady |
Selasa, 03-02-2009 APBD Makassar Defisit Rp 104 M MAKASSAR, BKM -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar 2009 yang disahkan DPRD Kota Makassar, Senin (2/2) mengalami defisit hingga Rp 104,8 miliar. Dimana, jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan total belanja. Berdasarkan APBD 2009, jumlah pendapatan daerah Kota Makassar sebanyak Rp 1,118 triliun, sedangkan jumlah belanja yang terdiri dari berbagai item cukup tinggi mencapai Rp 1,223 triliun. Rinciannya, jumlah belanja langsung sekitar Rp 505,80 miliar dan belanja tidak langsung atau untuk aparatur dan pejabat mencapai Rp 671,57 miliar. Padahal, saat pembahasan di DPRD, anggaran beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dirasionalisasi panitia anggaran (Panggar) berkali-kali. Termasuk biaya perjalanan dinas dan operasional kendaraan dinas yang disesuaikan dengan penurunan harga bahan bakar. Tingginya belanja langsung dan tak langsung ini menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah fraksi di DPRD. Dalam rapat paripurna penetapan APBD 2009 di DPRD Makassar, kemarin beberapa fraksi tetap memberikan catatan atas beberapa SKPD. Juru Bicara Fraksi PAN, HM Busrah Abdullh dalam pandangan akhirnya mengatakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah gagal melaksanakan tugas. Menurutnya, pendapatan Disbudpar Rp 644 juta sangat tidak berimbang dengan jumlah belanjanya yang cukup fantastis, yakni Rp 6 miliar. "Kadisbudpar punya catatan buruk, dia tak pantas lagi menjabat, dan harus dicopot dari jabatan Kadis. Dia gagal melaksanakan tugas, defisitnya terlalu besar. Pulau Kayangan tidak bisa dikelola, sehingga tak pernah memberi kontribusi kepada daerah. Begitupula pajak tempat hiburan. Ada yang sudah 10 tahun menunggak pajak, tapi tidak ada ketegasan Kadisbudpar," kritik Busrah.

01-07-2009
Dari : nurhady |
sebelumnya saya minta maaf karena teledor tidak mengatakan dari awal bahwa saya memang mau menggeser pembicaraan ini ke soal uang, soal ekonomi politik, yang terlalu sering dilupakan dalam banyak perbincangan soal ini. biar lebih lengkap aja gitu lho

01-07-2009
Dari : nurhady |
Ok bung Iruang, saya cari datanya dulu yah, mohon sabar yah. atau barangkali ada yang lain bisa menyumbang data? yang dibutuhkan?

01-07-2009
Dari : iruang | ewa001@gmail.com
bung hady, kalau soal prioritas dana, diskusi kita sudah bergeser dari apa yang diajukan oleh tulisan ini. artikel di atas mencurigai obsesi/ambisi si pejabat. ini yang saya diskusikan. soal prioritas dana, tentu saya setuju dengan bung. perlu kita periksa lebih teliti di sini: apakah pembangunan taman megah ini otomatis akan "merusak" pembangunan untuk kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, dll, dsb itu. jangan2 keduanya bisa berjalan. setidaknya bisa dibuat sejalan. jika kita punya bahan/data yang jelas soal anggaran ini, baru kita bisa berdiskusi dengan baik. jika tidak punya, diskusi kita tak akan banyak manfaatnya....

01-07-2009
Dari : iruang | ewa001@gmail.com
sekedar tambahan: kelengkapan dasar sebuah kota tentu saja bukan hanya taman yang megah. ada banyak yang lain lagi, termasuk pusat kesenian dan lembaga bantuan hukum untuk warga, dll, dsb. pokoknya, belajar dari ali sadikin lah. juga dari dg patompo, tentu ...

01-07-2009
Dari : nurhady | nurhadys@gmail,com
Bung Iruang, persoalan saya adalah, prioritas uang yang akan digunakan untuk proyek itu. bagi saya lebih bagus uang itu dipakek untuk hal-hal yang lebih berguna, seperti menyantuni orang miskin, memperbaiki sarana kesehatan dan sanitasi yang buruk di banyak tempat, dan membantu memudahkan orang miskin mengakses pendidikan. saya lebih bangga kalau Sulsel berhasil melakukan semua di atas ketimbang cuma membangun bangunan untuk pesiar pejabat! tak penting buat rakyat miskin. kau tentu tidak mau daerah ini menjadi pensuplai orang miskin, orang busung lapar, orang kurang gizi, orang tak berpendidikan, sehingga kita semakin mudah dicap pabbambangang na tolo, mahsiswanya suka berkelahi, orang miskinnya mati kelaparan, angka buta hurufnya bertahan di atas rata2 nasional, dan tingkat kurang gizi berada di peringkat yahud. untuk apa ada bangunan megah itu, kalo kita sengsara. saya teringat firaun yang membangun berhala2 dan menindas rakyatnya!

01-07-2009
Dari : iruang | ewa001@gmail.com
terima kasih gang. saya kira, tak apa kalau proyek revitalisasi, reklamasi dan “penciptaan ruang publik” di sekitar Pantai Losari ini berangkat dari obsesi ambisius seorang pejabat, asalkan dikerjakan dengan betul. kalau proyek seperti ini, belum apa2 sudah dicurigai, yang enak adalah pejabat yang memilih untuk tidak melakukan apa2. ali sadikin juga dulu ambisius dan terobsesi menjadikan jakarta ibu kota yang baik dan bermartabat. ia punya banyak pengecam. tapi ia bekerja dengan subgguh2. hasilnya adalah ibu kota yang orang bisa bangga dengannya. tak pernah lagi jakarta menjadi begitu membanggakan sejak ditinggalkan oleh ali sadikin...